Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.
Permendagri No.114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:
TAHAPAN DAN KELUARAN SERTA PELAKU PENYUSUNAN RPJMDes
| NO. | TAHAPAN | HASIL / KELUARAN | KETERANGAN | |||
| 1 | Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa | TerbentuknyaTim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang | Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa | |||
| 2 | Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota | Data Analisis : | Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa | |||
| a. RPJMD Kabupaten / Kota | ||||||
| b. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
| c. Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten / Kota | ||||||
| d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten / kota; dan | ||||||
| e. Rencana pembangunan kawasan pedesaan | ||||||
| 3. | Pengkajian Keadaan Desa | Penyelarasan Data Desa (Data Sekunder) | Oleh Tim Penyusun RPJM Desa | |||
| Penggalian Gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. | ||||||
| Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. | ||||||
| 4 | Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarahdesa (analisadata dan pelaporan data desa yang sudah diselaraskan) | Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. | Tim Penyusun RPJM Desa | |||
| Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. | ||||||
| Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. | ||||||
| 5 | Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa | Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri: | Dilakukan oleh : BPD, Tim Penyusun RPJMDesa, Masyarakat | |||
| a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. | ||||||
| b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. | ||||||
| c. Rencanaprioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa | ||||||
| 6 | Penyusunan Rancangan RPJM Desa | Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa. | Tim Penyusun RPJM Desa | |||
| 7 | Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa | Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJMDesa | Dilakukan oleh : BPD, Tim Penyusun RPJMDesa, Masyarakat | |||
| 8 | Penetapandan perubahan RPJM Desa | Rancangan peraturan desatentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersamaoleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa | Kades dan BPD | |||
Diagram Alur Penyusunan RPJMDes
ALUR PENYUSUNAN RPJMDes
| Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa | |
| 1 | Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM |
| 2 | Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa. |
| 3 | Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini. |
| Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota | |
| 1 | Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. |
| 2 | Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. |
| 3 | Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. |
| 4 | Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan. |
| Pengkajian Keadaan Desa | |
| 1 | Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa. |
| 2 | Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pembandingan data Desa dengan kondisi desa terkini. |
| 3 | Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. |
| 4 | Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun. |
| 5 | Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat |
| 6 | Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat |
| 7 | Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. |
| 8 | Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa. |
| 9 | Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa. |
| 10 | Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa. |
| 11 | Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. |
| Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa | |
| 1 | BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. |
| 2 | Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. |
| 3 | BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa. |
| Penyusunan Rancangan RPJM Desa | |
| 1 | Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. |
| 2 | Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. |
| 3 | Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa. |
| 4 | Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM. |
| 5 | Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. |
| 6 | Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa. |
| Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa | |
| 1 | Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa. |
| 2 | Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa. |
| Penetapan RPJM Desa | |
| 1 | Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa. |
| 2 | Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. |
| 3 | Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. |
| 4 | Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. |
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Anggota Tim Penyusun juga perlu mempertimbangkan keterwakilan perempuan didalamnya. Tim Penyusun RPJMDesa disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain :
Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut :
Dipost : 23 Juli 2020 | Dilihat : 1435
Share :
33° C
31° C
